Posts Tagged ‘MEREKA’

h1

MEREKA YANG TAK MENGENAL MENYERAH: Kebenaran Bagi Yang Berhak

May 3, 2013

OPINI | 03 May 2013 | 06:40 Dibaca: 13   Komentar: 0   Nihil

Wajahnya sudah sepuh. Gurat-gurat mukanya nampak ia orang yang sangat optimis menghadapi hidup. Ia pemikir bangsa yang besar namun disingkirkan oleh kekejaman pemerintahan orde baru. Ia pernah mengalami hidup berbagai jaman. Jaman Belanda, jaman Jepang, jaman kemerdekaan, dan terakhir jaman reformasi. Ia juga pernah membela bangsa di tengah pertempuran ketika merebut kemerdekaan bangsa ini. Dan jaman yang paing membekas dan memilukan dalam hidupnya adalah jaman peristiwa tahun 1965 ketika peristiwa yang penuh dengan abu-abu itu memiriskan dan menyayat seluruh negeri.
Banyak rakyat yang tak berdosa menjadi korban keganasan orde baru beserta loyalisnya. Orang-orang desa yang tak tahu apa-apa banyak yang menjadi kurban fitnah orde baru dan banyak yang dijebloskan ke Pulau Buru tanpa proses hukum. Siapa yang paing menanggung dosa besar ini? Tentu saja Soeharto dan antek-anteknya.
Saya ingin mewawancarai tokoh-tokoh pelaku sejarah seperti mereka. Mereka para pejuang namun disingkirkan oleh orde baru dengan tuduhan PKI. Padahal anda tahu siapa yang lebih PKI dari orang yang dikatakan PKI? Menjadi PKI atau tidak itu pun urusan mereka? Kita tak berhak memaksakan ideologi orang lain dengan ideologi kita. Kita tak bisa mengklaim tindakan kita adalah tindakan yang paling benar. Kita tak bisa menyalahkan orang lain namun tindakan kita sendiri salah. Kita tak bisa berteriak maling namun kita sendiri adalah maling. Padahal kebenaran hakiki hanya milik Sang Maha Kuasa yaitu Allah SWT. Tetapi orde baru telah mengklaim dirinya dengan menyebarkan fitnah dan membunuhi musuh-musuh politik mereka dengan cara yang sangat kejam dan sadis.
Sejarah harus diungkap sebelum para sesepuh yang menjadi kurban orde baru itu meninggalkan kita. Sejarah harus dibuka seterang-terangnya agar orang-orang yang sebenarnya pemikir dan pejuang bangsa itu tidak menjadi kurban selama hidupnya. Kita harus memperjuangkan hak-hak mereka agar bangsa ini bisa melihat masa lalu lebih bijaksana dan fair.
Para kurban kebijakan orde baru berjumlah jutaan orang. Bahkan ada orang yang lugu dari desa tetapi karena difitnah oleh aparat desa yang mencari muka akhirnya harus meninggal dengan cara yang mengenaskan. Mereka dibunuh dan mayatnya dikubur dalam satu lubang dengan cara yang sangat tidak manusiawi dan itu banyak terjadi dimana-mana kala itu. Ada juga kurban yang diestrum listrik sampai mati. Sangat memiriskan.
Jika bangsa ini ingin menatap ke depan dengan tegak, kita harus uangkap dosa-dosa orde baru itu agar anak cucu kita ke depan tidak gamang dalam menghadapi masa depan karena luka sejarah yang begitu menyayat kemanusiaan kita. Atau benar yang pernah dipikirkan GUSDUR agar kita membuka seterang-terangnya luka masa lampau. Kita harus saling memaafkan namun memberika keadilan bagi yang menjadi kurban. Soeharto telah pergi tetapi banyak generasi sekarang masih terluka atas tindakannya.
Mengapa masalah pelanggaran HAM berat masa lalu terutama peristiwa 1965 masih abu-abu hingga sekarang? Apa tindakan kita sekarang ini jika luka sejarah itu masih terasa melukai hati anak bangsa ini? Bangsa yang belum tuntas menyelesaikan luka sejarahnya! Memang ini sungguh ironis…!!!????

Siapa yang menilai tulisan ini?


Kompasiana

h1

Tulisan Mbeling : BBM = BAHAN BANCAAN MEREKA

April 17, 2013

Bahan Bakar Minyak (BBM) sudah dipastikan dinaikkan oleh Pemerintah RI/Presiden SBY – Ketua Umum Partai Demokrat per Mei 2013 nanti. Sudah pasti pula dibarengi oleh kenaikan harga barang dan jasa.

Sebelumnya, tahun 2009, Pemerintah batal menaikkan BBM dengan alasan ini-itu, yang ujung-ujungnya dijadikan salah satu isu positif untuk Pemilu 2009 oleh Partai Demokrat.

Sekarang menjelang PEMILU 2014. Partai-partai membutuhkan dana, dan Pemerintah-Partai Demokrat harus memberi dana tersebut sebagaimana sebuah konspirasi (kongkalikong) politik antarpartai. Ingat, sejatinya di Indonesia tidak menganut demokrasi yang mengakomodir partai oposisi. Yang ada hanya koalisi dan partai-partai pendamping.

Ya, tidak ada partai oposisi di Indonesia. Kalau ada, sudah pasti kenaikan BBM yang selalu dibuntuti oleh kenaikan harga barang dan jasa itu diprotes habis-habisan oleh oposisi. Tetapi kenyataannya sama sekali tidak ada protes disertai demo besar-besaran oleh oposisi. Kalau berani menjadi partai oposisi sesungguhnya, sudah pasti tidak mendapat jatah dana menjelang PEMILU 2014 ini. Artinya, sejatinya tidak ada oposisi, dan opo sih, Si.

PEMILU adalah suatu pesta demokrasi, yang sebenarnya pesta bagi orang-orang partai. Setiap pesta pasti membutuhkan dana; tidak ada pesta yang gratis. Sementara demokrasi Indonesia sudah mendapat pengakuan internasional berkat campur-tangan Amerika Serikat yang begitu kuat. Citra demokrasi ala Indonesia ini harus dipertahankan/dilestarikan sekaligus dikembangkan.

Indonesia begitu kental dengan budaya pencitraan. Lembaga Eksekutif-Legislatif-Yudikatif senantiasa piawai mengelola budaya pencitraan ini. Pencitraan ini berlaku di hadapan dunia internasional. Karena kiblat politik dan ekonomi Indonesia adalah Amerika Serikat, maka tuntutan demokrasi harus dipenuhi meski sekadar formalitas di mata Amerika Serikat dan dunia internasional.

Sebenarnya semua upaya melestarikan dan mengembangkan tersebut tidaklah jauh dari kepentingan kapitalisme internasional. Mereka menyebutnya “iklim investasi yang kondusif” sehingga urusan ini-itu selalu menguntungkan plus menyejahterakan mereka. Kalau mereka tidak diberi kesejahteraan, mana mau mereka melakukan ini-itu atasnama demokrasi demi kepentingan seluruh rakyat Indonesia.

Demikian pula mengenai ‘kebijakan’ (kata “kebijakan” yang berasal dari kata “bijak” sebenarnya sebuah kebohongan belaka) Pemerintah atas kenaikan harga BBM, harus terbentuk “iklim investasi yang kondusif”. Jangan ada satu partai pun yang seenaknya vokal atau nekat mengambil sikap over acting untuk ‘mencuri’ simpati rakyat sehingga cenderung menjadi petaka politik berupa gejolak sosial-politik yang bakal merugikan kesejahteraan material mereka bersama.

Oleh karenanya, pemerintah dan partai berkuasa harus kompromi. Tidak boleh “mentang-mentang” (ojo dumeh) berkuasa lantas egois keterlaluan, serakah, dan tidak berkompromi. Harus kompromi. Harus bagi-bagi; bagi-bagi dana. “Silahkan menaikkan harga BBM, silahkan berhutang dengan nama APBN, silahkan menambah kuota impor, silahkan menyengsarakan rakyat, tetapi kami minta jatah sekian persen,” begitu kira-kira tawar-menawar di antara mereka.

Bagaimana dengan kawan-kawan partai yang tidak lolos kualifikasi itu sehingga kini hanya sepuluh partai peserta PEMILU 2014? Jangan kuatir. Kenaikan harga BBM dan kenaikan nilai hutang demi APBN 2013 sudah melingkupi ‘pesangon’ bagi kawan-kawan partai itu. Atau, diharapkan bergabung dengan partai-partai yang lolos.

Keuntungan dari BBM jelas besoar sekali! Harga yang ada saat ini saja sudah sangat menguntungkan mereka, apalagi nanti, per Mei 2013. Tetapi kali ini menjelang PEMILU 2014. Jatah harus ditambah agar pesta demokrasi lebih semarak dan pora. Selama satu tahun ini harus ada biaya untuk melakukan gerilya politik bagi semua partai. Biaya iklan, biaya operasional, biaya atribut, biaya kampanye, biaya dan biaya. Totalnya bisa trilyunan rupiah untuk jatah satu partai, termauk ‘psangon’ bagi kader partai gagal menjadi peserta PEMILU 2014 agar pesta demokrasi bisa berjalan sukses seperti yang digembar-gemborkan di moncong media, baik media nasional maupun media internasional.

Jadi, berkat kongkalikong komplotan policikus Indonesia, beginilah adanya: kenaikan harga BBM tidak bisa ditunda lagi apalagi ditiadakan! Semua ini semata-mata demi PEMILU 2014 nanti. Pesta demokrasi yang serba pora dan dunia percaya, policikus bertambah kaya nan jaya, rakyat tetaplah pada takdirnya : semakin melarat dan mati gaya, Indonesia kian terperdaya. “Semoga seluruh rakyat Indonesia tidak bersatu untuk melakukan revolusi besar-besaran,” bisik seorang policikus.

*******

Balikpapan, 18 April 2013

Tulisan terkait :

Tulisan Mbeling : Kenaikan Harga Hanya Demi Kesuksesan PEMILU 2014

Sumber lainnya:

https://www.facebook.com/groups/masyarakattanpapartai/permalink/619957328035001

BBM DISUBSIDI ADALAH OMONG KOSONG, Percakapan antara Djadjang dan Mamad Oleh Kwik Kian Gie

Pemerintah berencana tidak membolehkan kendaraan berpelat hitam membeli bensin premium, karena harga Rp. 4.500 per liter jauh di bawah harga pokok pengadaannya. Maka pemerintah rugi besar yang memberatkan APBN.

Apakah benar begitu ? Kita ikuti percakapan antara Djadjang dan Mamad. Djadjang (Dj) seorang anak jalanan yang logikanya kuat dan banyak baca. Mamad (M) seorang Doktor yang pandai menghafal.

Dj : Mad, apa benar sih pemerintah mengeluarkan uang tunai yang lebih besar dari harga jualnya untuk setiap liter bensin premium ?

M : Benar, Presiden SBY pernah mengatakan bahwa semakin tinggi harga minyak mentah di pasar internasional, semakin besar uang tunai yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengadakan bensin. Indopos tanggal 3 Juli 2008 mengutip SBY yang berbunyi : “Jika harga minyak USD 150 per barrel, subsidi BBM dan listrik yang harus ditanggung APBN Rp. 320 trilyun. Kalau USD 160, gila lagi. Kita akan keluarkan (subsidi) Rp. 254 trilyun hanya untuk BBM.”

Dj : Jadi apa benar bahwa untuk mengadakan 1 liter bensin premium pemerintah mengeluarkan uang lebih dari Rp. 4.500 ? Kamu kan doktor Mad, tolong jelaskan perhitungannya bagaimana ?

M : Gampang sekali, dengarkan baik-baik. Untuk mempermudah perhitungan buat kamu yang bukan orang sekolahan, kita anggap saja 1 USD = Rp. 10.000 dan harga minyak mentah USD 80 per barrel. Biaya untuk mengangkat minyak dari perut bumi (lifting) + biaya pengilangan (refining) + biaya transportasi rata-rata ke semua pompa bensin = USD 10 per barrel. 1 barrel = 159 liter. Jadi agar minyak mentah dari perut bumi bisa dijual sebagai bensin premium per liternya dikeluarkan uang sebesar (USD 10 : 159) x Rp. 10.000 = Rp. 628,93 – kita bulatkan menjadi Rp. 630 per liter. Harga minyak mentah USD 80 per barrel. Kalau dijadikan satu liter dalam rupiah, hitungannya adalah : (80 x 10.000) : 159 = Rp. 5.031,45. Kita bulatkan menjadi Rp. 5.000. Maka jumlah seluruhnya kan Rp. 5.000 ditambah Rp. 630 = Rp. 5.630 ? Dijual Rp. 4.500. Jadi rugi sebesar Rp. 1.130 per liter (Rp. 5.630 – Rp. 4.500). Kerugian ini yang harus ditutup oleh pemerintah dengan uang tunai, dan dinamakan subsidi.

Dj : Hitung-hitunganmu aku ngerti, karena pernah diajari ketika di SD dan diulang-ulang terus di SMP dan SMA. Tapi yang aku tak paham mengapa kau menghargai minyak mentah yang milik kita sendiri dengan harga minyak yang ditentukan oleh orang lain ?

M : Lalu, harus dihargai dengan harga berapa ?

Dj : Sekarang ini, minyak mentahnya kan sudah dihargai dengan harga jual dikurangi dengan harga pokok tunai ? Hitungannya Rp. 4.500 – Rp. 630 = Rp. 3.870 per liter ? Kenapa pemerintah dan kamu tidak terima ? Kenapa harga minyak mentahnya mesti dihargai dengan harga yang Rp. 5.000 ?

M : Kan tadi sudah dijelaskan bahwa harga minyak mentah di pasar dunia USD 80 per barrel. Kalau dijadikan rupiah dengan kurs 1 USD = Rp. 10.000 jatuhnya kan Rp. 5.000 (setelah dibulatkan ke bawah).

Dj : Kenapa kok harga minyak mentahnya mesti dihargai dengan harga di pasar dunia ?

M : Karena undang-undangnya mengatakan demikian. Baca UU no. 22 tahun 2001 pasal 28 ayat 2. Bunyinya : “Harga Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar.” Nah, persaingan usaha dalam bentuk permintaan dan penawaran yang dicatat dan dipadukan dengan rapi di mana lagi kalau tidak di New York Mercantile Exchange atau disingkat NYMEX ? Jadi harga yang ditentukan di sanalah yang harus dipakai untuk harga minyak mentah dalam menghitung harga pokok.

Dj : Paham Mad. Tapi itu akal-akalannya korporat asing yang ikut membuat Undang-Undang no. 22 tahun 2001 tersebut. Mengapa bangsa Idonesia yang mempunyai minyak di bawah perut buminya diharuskan membayar harga yang ditentukan oleh NYMEX ? Itulah sebabnya Mahkamah Konstitusi menyatakannya bertentangan dengan konstitusi kita. Putusannya bernomor 002/PUU-I/2003 yang berbunyi : “Pasal 28 ayat (2) yang berbunyi : “Harga Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.”

M : Kan sudah disikapi dengan sebuah Peraturan Pemerintah (PP) ?

Dj : Memang, tapi PP-nya yang nomor 36 tahun 2004, pasal 27 ayat (1) masih berbunyi : “Harga Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi, keuali Gas Bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil, DISERAHKAN PADA MEKANISME PERSAINGAN USAHA YANG WAJAR, SEHAT DAN TRANSPARAN”. Maka sampai sekarang istilah “subsidi” masih dipakai terus, karena yang diacu adalah harga yang ditentukan oleh NYMEX.

M : Jadi kalau begitu kebijakan yang dinamakan “menghapus subsidi” itu bertentangan dengan UUD kita ?

Dj : Betul. Apalagi masih saja dikatakan bahwa subsidi sama dengan uang tunai yang dikeluarkan. Ini bukan hanya melanggar konstitusi, tetapi menyesatkan. Uang tunai yang dikeluarkan untuk minyak mentah tidak ada, karena milik bangsa Indonesia yang terdapat di bawah perut bumi wilayah Republik Indonesia. Menurut saya jiwa UU no. 22/2001 memaksa bangsa Indonesia terbiasa membayar bensin dengan harga internasional. Kalau sudah begitu, perusahaan asing bisa buka pompa bensin dan dapat untung dari konsumen bensin Indonesia. Maka kita sudah mulai melihat Shell, Petronas, Chevron.

M : Kembali pada harga, kalau tidak ditentukan oleh NYMEX apakah mesti gratis, sehingga yang harus diganti oleh konsumen hanya biaya-biaya tunainya saja yang Rp. 630 per liternya ?

Dj : Tidak. Tidak pernah pemerintah memberlakukan itu dan penyusun pasal 33 UUD kita juga tidak pernah berpikir begitu. Sebelum terbitnya UU nomor 22 tahun 2001 tentang Migas, pemerintah menentukan harga atas dasar kepatutan, daya beli masyarakat dan nilai strategisnya. Sikap dan kebijakan seperti ini yang dianggap sebagai perwujudan dari pasal 33 UUD 1945 yang antara lain berbunyi : ”Barang yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” Dengan harga Rp. 2.700 untuk premium, harga minyak mentahnya kan tidak dihargai nol, tetapi Rp. 2.070 per liter (Rp. 2.700 – Rp. 630). Tapi pemerintah tidak terima. Harus disamakan dengan harga NYMEX yang ketika itu USD 60, atau sama dengan Rp. 600.000 per barrel-nya atau Rp. 3.774 (Rp. 600.000 : 159) per liternya. Maka ditambah dengan biaya-biaya tunai sebesar Rp. 630 menjadi Rp. 4.404 yang lantas dibulatkan menjadi Rp. 4.500. Karena sekarang harga sudah naik lagi menjadi USD 80 per barrel pemerintah tidak terima lagi, karena maunya yang menentukan harga adalah NYMEX, bukan bangsa sendiri. Dalam benaknya, pemerintah maunya dinaikkan sampai ekivalen dengan harga minyak mentah USD 80 per barrel, sehingga harga bensin premium menjadi sekitar Rp. 5.660, yaitu: Harga minyak mentah : USD 80 x 10.000 = Rp. 800.000 per barrel. Per liternya Rp. 800.000 : 159 = Rp. 5.031, ditambah dengan biaya-biaya tunai sebesar Rp. 630 = Rp. 5.660 Karena tidak berani, konsumen dipaksa membeli Pertamax yang komponen harga minyak mentahnya sudah sama dengan NYMEX.

M : Kalau begitu pemerintah kan kelebihan uang tunai banyak sekali, dikurangi dengan yang harus dipakai untuk mengimpor, karena konsumsi sudah lebih besar dibandingkan dengan produksi.

Dj : Memang, tapi rasanya toh masih kelebihan uang tunai yang tidak jelas ke mana perginya. Kaulah Mad yang harus meneliti supaya diangkat menjadi Profesor.


Kompasiana