h1

Quo Vadis Pilkades!

May 10, 2013

Ada 34 desa di Kabupaten Karawang yang akan menggelar pilkades (pemilihan kepala desa) serentak pada hari Minggu 30 Juni 2013. Untuk teknis pelaksanaannya sudah diterbitkan Peraturan Bupati (Perbup) Karawang nomor 15 Tahun 2013 yang ditandatangani Bupati Ade Swara pada tanggal 8 April 2013, dan diundangkan tanggal 8 April 2013.oleh Sekertaris Daerah Iman Somantri.  Perbup itu memuat 11 BAB terdiri dari 53 pasal. Hingga tulisan ini dibuat, Perbup itu baru berumur 32 hari, sehingga tak banyak orang tahu persis isi dari perbup tersebut. Tetapi perbup itu dikeluarkan dengan tujuan memberikan arah dan tata cara yang jelas kepada para penyelenggara pilkades, para bakal calon kades dan masyarakat luas untuk mengetahui, memahami, menguasai bagaimana pelaksanaan pemilihan dengan baik dan benar. Tentu tujuannya mendapatkan pemimpin di desa tersebut yang paling baik, dengan cara demokratis dan berjalan diatas aturan.

Tak ada pasal-pasal istimewa dalam perbup itu. Kecuali pasal-pasal yang mengatur tata cara mendanai pemilihan itu. Terdapat pada BAB VI. Pasal 25 menyebutkan : (1) Biaya Pemilihan Kepala Desa ditanggung oleh Pemerintah Desa dan / atau bantuan Pemerintah Kabupaten Karawang, maupun sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat.

Pasal ini memberi isyarat secara jelas bahwa pembiayaan pilkades menjadi tanggung jawab pemerintah desa setempat. Artinya, pemerintah desa harus mampu mengalokasikan dana pilkades di APBDes tahun yang berjalan. Kemudian setelah dana tersebut sudah teralokasikan, maka pemerintah Kabupaten Karawang memberikan subsidi melalui ADD. Dan bila dianggap belum mencukupi maka pemerintah desa harus mampu menarik dana dari pihak lain (donatur) yang tidak mengikat.

Pasal 26 memberikan penjelasan lebih jelas dan tegas mengenai dana tersebut, bagaimana mengalokasikannya, membelanjakannya serta mempertanggungjawabkannya. Yang paling menarik bahwa di ayat (3) disebutkan : “Pembiayaan pelaksanaan Pilkades tidak membebankan Calon Kepala Desa.”

Saya menyimpulkan, bahwa BAB ini menyatakan bahwa pembiayaan dana pilkades, bukan urusan calon kepala desa. Itu urusan pemerintah desa setempat. Ketika ada kalimat rancu “maupun sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat.” ditafsirkan sebagai calon , maka terjawab dengan pasal 26 ayat 3 tersebut.

Lalu, mengapa di beberapa desa ditemui bakal calon yang harus menyetor sejumlah uang (puluhan juta rupiah) kepada Panitia, katanya atas dasar hasil musyawarah. Ini saya temukan di 3 desa (Lemahduhur, Pagadungan dan Sumberjaya) yang memasang “tarif” tinggi sampai diatas 120 juta, sehingga setiap bakal calon harus menyetor paling rendah 21 juta. Pertanyaannya apakah dengan kewajiban setor puluhan juta itu tidak masuk sebutan membebankan ?  Sangat tidak bisa dimengerti ketika Pantia Pilkades tak menjadikan acuan pokok pada Perbup, dengan memberikan tafsiran yang sangat sempit, bahwa yang dimaksud “pihak lain” itu adalah “calon kades”. Dan calon dijadikan lahan ekploitasi material oleh nafsu beberapa panitia yang tidak mengindahkan perbup.

Persoalan lainnya, siapa dan lembaga mana yang berwenang memberikan pengawasan terhadap kinerja panitia pilkades, termasuk pengelolaan keuangan.  Bila disetiap pemilihan, pilpres dan pilkada disana ada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Di pilkades ?  Yang ada cuma Team Monitoring Tingkat Kabupaten yang fungsinya membantu pelaksanaan kegiatan tersebut.

Sepertinya pilkades yang akan segera digelar nanti belum bisa menghadirkan proses dan hasil sesuai semangat Perbup, sebab di dalamnya masih banyak orang-orang yang mindsetnya “fulus dan fulus”.


Kompasiana

Advertisements
%d bloggers like this: