h1

MENGUKUR SEBERAPA BESAR NYALI PEMERINTAH

May 10, 2013

Pemerintah menyebut bahwa alokasi subsidi BBM salah sasaran karena 45,72 persen konsumen premium (BBM bersubsidi) adalah kelas menengah atas yang menggunakan kendaraan roda empat atau mobil pribadi.

Hal inilah yang sering di ungkapkan pemerintah lewat Menteri ESDM dan wamen atau juga dari partai pendukung pemerintah .

Mungkin beliau lupa atau pura-pura lupa bahwa di tanah air ini sebagian besar angkutan umum seperit Bus umumnya menggunakan Solar dan bukan premium.

Sedangkan mobil pribadi lebih banyak menggunakan premium ketimbang solar. sebuah logika yang bagus tapi menggunakan nalar yang keliru.

Alasan diatas lebih sering digunakan pemerintah selain alasan harga minyak mentah dunia.

Memang betul logika alasan subsidi BBM yang dinikmati oleh orang berada bahkan borjuis sekalipun adalah sebuah ketidakadilan.

Tukang ojeg beli premium sama dengan manager sebuah perusahaan yaitu sama-sama Rp. 4.500,-

Karyawan dengan upah UMK sama dengan managernya atau sama dengan  anggota Dewan beli premium Rp. 4.500,- perliter meski dengan penghasilan yang jauh berbeda.

Cilakanya lagi adalah para orang asing, yang kendaraan dinas kantor maupun kendaraan pribadinya menggunakan premiumpun ikut juga menerima subsidi.

Bahkan seorang A. Fathaana atau Gayus Tambunan pun sama beli premium dengan saya yang seorang kuli sebuah perusahaan swasta. Adilkah….???? jelas tidak adil.

Kedua orang tersebut diatas mendapatkan uang dengan hasil korupsi dan berjibun jumlah rupiah yang mereka dapatkan, sedangkan saya….???? ga pulang-pulang dari kantorpun hasilnya sama dengan uang jajan seorang artis yang diberikan oleh A. Fathaana.

Sayangnya ungkapan tidak adil ini setelah 2 periode SBY menjabat sebagai Presiden.

Hingga saat ini pemerintah dengan sejibun alasan dan logikanya tadi, masih juga belum berani menaikan harga BBM seperti yang digembar gemborkan selama ini.

Dulu harga premium sudah di sesuaikan menjadi Rp. 6.000,- perliter (maaf kalo ga salah).

Pada saat kenaikan harga segitu sebetulnya harga-harga bahan pokok sudah jauh sebelumnya sudah naik dengan sendirinya.

Perlu diketahui bahwa pedagang itu selalu star duluan dibandingkan pemerintah, setiap isyu kenaikan bbm, pelaku ekonomi itu sudah star duluan menaikan dengan berbagai dalih untuk penyesuaian harga bahkan sebelum gong kenaikan bbm  dipukul pemerintah.  Setiap isu kenaikan harga bbm kontrakan bagi para karyawan diperkotaan sudah naik duluan.

Bisa dibayangkan akumulasi dari setiap kebutuhan rumah tangga naik, maka morat maritlah ekonomi sebuah keluarga tanpa dipengaruhi oleh harga bbm jadi naik atau ga jadi naik.

Sebetulnya yang tidak siap untuk harga bbm naik itu siapa sih…..????

Saya memperhatikan harga premium/bensin disekitar perumahan saya.

Setiap pagi dan sore ratusan bahkan ribuan motor  melintas di hadapan rumah saya, dan kebetulan di depan rumah saya adalah pedagang eceran bensin.

Istilah pedagang eceran bensin adalah bensin botolan, jadi takaranya bukan liter tapi sebotol. Harga perbotol bensin eceran dibandrol 5.000,-. dan isi bensin per botol kurang lebih 80% dari ukuran per liter.

Jadi jika demikian harga bensin eceran tersebut Rp. 6.300,- perliter. dan transaksi seperti ini tidak ada satu orang pelangganpun yang komplain ke pengecer karena didepotnya di tulis bensin eceran botol atau tidak di tulisin sekalipun bukan bensin eceran literan.

Perhari rata-rata menghabiskan 60 sampai dengan 120 liter sehari semalam atau paling sedikit menghabiskan 66 botol perhari, paling banyak 132 botol perhari. kali perminggu, kali perbulan.

Artinya jauh diseberang sana rakyat sudah siap secara mental pun secara financial untuk membeli premium seharga Rp. 6.000,- atau Rp. 6.500,- perliter, lah perbotol Rp. 5.000,- aja rakyat ga ada yang mencak-mencak, dan ini terjadi di kisaran Ibu Kota bagaimana dengan di daerah yang kebanyakan memang menjual  bensin dan solar eceran jauh diatas harga umumnya yang di tetapkan pemerintah….??? Papua misalnya.

Tapi hingga kini tidak ada keberanian pemerintah untuk segera menyesuaikan harga BBM jika memang memberatkan APBN. sebab mau jadi naik atau tidak jadi naik harga-harga sudah terlanjur naik.

Rakyat juga semakin pusing dengan ulah pemerintah yang Nato. APBN jebol kalau subsidi BBM tidak di cabut. cabut aja, emangnya rakyat tau kalo selama ini bbm di subsidi…..??? tapi jangan main-main dengan isyu kenaikan harga bbm, rakyat jadi bingung, rakyat yang pusing. jika pemerintah saja plin plan soal harga bbm gimana dengan urusan yang lebih besar.  urusan luar negeri misalnya.

Dan INGAT, jangan korbankan rakyat dengan urusan POLITIK.

Jika sudah disesuaikan dengan harga minyak dunia, jangan pernah di TURUNkan lagi seperti yang sudah sudah hanya karena mengambil simpatik masyarakat untuk pemilu.

SALAM NATO.


Kompasiana

Advertisements
%d bloggers like this: